FORUM KEADILAN SERIKAT BURUH NUSANTARA (FK-SERBUN)Ketua Umum: Jonni Kenro Tumeang, S.H.

Buruh Layak Hidup Sejahtera: FK-SERBUN Desak Pemerintah Naikkan UMR/UMK hingga Rp10 Juta per Bulan

Jakarta — Forum Keadilan Serikat Buruh Nusantara (FK-SERBUN) melalui Ketua Umum-nya, Jonni Kenro Tumeang, S.H., angkat bicara terkait rendahnya Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tahun 2025. Dalam pernyataannya, Jonni menilai bahwa tingkat upah buruh saat ini tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup dan inflasi yang terus melambung.

"Sudah saatnya negara hadir untuk memberikan keadilan bagi buruh. Di tahun 2025 ini, buruh seharusnya bisa menerima gaji layak — minimal Rp10 juta per bulan. Bukan hanya karena kebutuhan hidup yang semakin tinggi, tapi juga sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi besar buruh terhadap roda perekonomian nasional," tegas Jonni.

FK-SERBUN mencatat bahwa banyak buruh masih hidup di bawah garis kesejahteraan, bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan yang layak, pendidikan anak, dan kesehatan. Dengan UMR/UMK yang masih berkisar di angka Rp3-5 juta di sebagian besar daerah, buruh dipaksa bertahan hidup dalam tekanan ekonomi yang tidak manusiawi.

Lebih lanjut, Jonni menyerukan agar pemerintah segera melakukan:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan nasional.

2. Penyesuaian UMR/UMK yang mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) aktual tahun 2025.

3. Kebijakan fiskal yang mendukung daya beli buruh tanpa membebani pengusaha kecil.

FK-SERBUN juga mengajak seluruh elemen serikat buruh untuk bersatu dalam memperjuangkan upah yang adil dan kehidupan yang manusiawi bagi seluruh pekerja di Indonesia.

"Kami bukan menuntut berlebihan. Kami hanya meminta apa yang seharusnya menjadi hak setiap manusia pekerja — hidup layak di tanah airnya sendiri," tutup Jonni.

Read More

FORUM MASYARAKAT PENDUKUNG KESULTANAN DELI (FORMAS PKD) TEGASKAN KEPENGURUSAN SAH DI BAWAH KETUA UMUM T. CHAIDIR

FORUM MASYARAKAT PENDUKUNG KESULTANAN DELI (FORMAS PKD) TEGASKAN KEPENGURUSAN SAH DI BAWAH KETUA UMUM T. CHAIDIR

Rabu, 25 Juni 2025 –Medan

Forum Masyarakat Pendukung Kesultanan Deli (FORMAS PKD) menegaskan bahwa kepemimpinan organisasi ini secara sah masih berada di bawah Ketua Umum T. Chaidir, sesuai dengan Akta Pendirian tahun 2020 yang telah diakui secara legal dan administratif.

Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum FORMAS PKD, T. Chaidir, saat ditemui oleh sejumlah wartawan di kantornya pada Rabu (25/6/2025). Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya gerakan terselubung yang dilakukan oleh beberapa oknum dewan pendiri yang merasa memiliki kekuatan lebih, dan diduga memiliki niat jahat untuk menggulingkan kepemimpinan yang sah.

"Saya ingin menegaskan bahwa FORMAS PKD berdiri berdasarkan akta resmi pada tahun 2020. Saya dipercaya sebagai Ketua Umum sejak awal, dan sampai saat ini tidak ada proses yang sah secara organisasi maupun hukum yang menggantikan kepemimpinan tersebut," ujar T. Chaidir dengan tegas.

Lebih lanjut, T. Chaidir menyebut adanya indikasi kuat bahwa segelintir orang dari kalangan dewan pendiri yang merasa paling berpengaruh, tengah menjalankan manuver untuk mengambil alih kepemimpinan. Tindakan tersebut dinilai tidak hanya mencederai semangat kebersamaan, namun juga berpotensi memecah belah forum yang telah berkontribusi besar terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah Kesultanan Deli.

"Ini bukan sekadar persoalan jabatan, tetapi soal integritas dan penghormatan terhadap aturan organisasi. Jangan sampai FORMAS PKD dijadikan alat ambisi pribadi," lanjutnya.

T. Chaidir mengajak seluruh anggota dan simpatisan FORMAS PKD untuk tetap solid, tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar, dan menjaga marwah organisasi. Ia juga membuka ruang dialog apabila ada pihak yang ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka dan santun sesuai dengan mekanisme organisasi.

FORMAS PKD merupakan organisasi yang sejak awal berdiri berkomitmen untuk mendukung pelestarian budaya dan sejarah Kesultanan Deli serta memperjuangkan nilai-nilai kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Oleh karena itu, T. Chaidir berharap dinamika internal ini tidak mengganggu misi besar tersebut.

“Kantor FORMAS PKD ini milik bersama. Siapa pun yang berniat tulus membangun dan memajukan organisasi, silakan datang. Kami selalu terbuka untuk berdiskusi dan menggelar rapat resmi yang sesuai dengan mekanisme organisasi,” ujar T. Chaidir .

"Mari kita jaga warisan budaya ini dengan hati bersih dan niat tulus. FORMAS PKD bukan milik segelintir orang, tetapi milik semua yang peduli pada nilai sejarah dan budaya Kesultanan Deli," tutupnya.

Liputan: Gajah

Read More